Bulletin Indonesia || Surabaya – Menjelang pemilu 2024, banyak hal harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu khususnya di tingkatkan kecamatan ,sampai tingkat anggota kpps.
KPPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Anggota KPPS dibentuk melalui rekrutmen terbuka yang telah dilaksanakan sejak Desember 2023. Setelah proses seleksi berakhir, ditetapkan sebanyak 7 orang anggota KPPS untuk bertugas pada Pemilu 2024.
Namun sebelum itu ada tahap yang harus dilalui, yakni proses pelantikan untuk diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota KPPS Pemilu 2024.
Acara pelantikan KPPS Pemilu ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadwal penetapan dan pelantikan anggota KPPS tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
Merujuk keputusan tersebut, pelantikan anggota KPPS dijadwalkan pada Kamis, 25 Januari 2024. Sementara masa kerja KPPS Pemilu 2024 berlangsung selama satu bulan, mulai dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024.
Dalam proses pelantikan ada hal yang di tutupi yaitu masalah absensi kehadiran yang diduga tidak transparan oleh semua pihak,itu terjadi di wilayah kecamatan Sukomanunggal
Dalam informasi yang didapat panwas Kelurahan memang benar bahwa tidak semua anggota kpps hadir mengikuti kegiatan pelantikan dan sumpah janji yang dimaksud 7 orang anggota kpps.ujar panwas kepada media
Sebut kelurahan sonokwijenan 65 anggota kpps, kelurahan simomulyo sekitar puluhan tidak mengikuti pelantikan.
Anehnya di kelurahan simomulyo, ’’Kami tidak diberi daftar hadir (absensi), "ujar Aziz panwas kelurahan simomulyo
Aziz melanjutkan ini kelihatan ada yang tidak beres dalam absensi karena ada uang transport 50rb untuk kpps.
Terakhir, Aziz mengharapkan untuk melakukan pelantikan lanjutan (ulang) atau untuk tidak hadir yang uang transport nya segera kembalikan ke bagian Keuangan ,jangan sampai ada manipulasi uang transport tersebut," tutupnya.
Penulis: Din
